Skema Pembiayaan Ketahanan Pangan Polda Jabar Jadi Acuan Nasional
MangsiJabar - Bandung – Polda Jawa Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional memasuki pertengahan tahun 2026.
Hingga 9 April 2026, jajaran kepolisian di wilayah Jawa Barat berhasil menanam jagung seluas 9.147,02 hektar. Capaian ini merupakan bagian dari optimalisasi total potensi lahan yang mencapai sekitar 21.008 hektar di seluruh wilayah hukum Polda Jabar.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jabar, Fadly Samad menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan aksi nyata yang melibatkan seluruh jajaran hingga tingkat desa.
> “Kami tidak bekerja sendiri. Ini adalah gerakan massal. Hingga saat ini kami sudah menanam lebih dari 9 ribu hektar dan akan terus diperluas karena potensi lahan masih sangat besar,” ujarnya.
Hasil Panen dan Serapan Jagung
Program penanaman jagung ini mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Polda Jabar mencatat serapan hasil panen ke gudang Bulog mencapai 3.700,13 ton.
Selain untuk cadangan pangan pemerintah, sebagian besar hasil panen juga diserap oleh industri pakan ternak, dengan total serapan mencapai 75.066 ton.
Menurut Fadly Samad, kolaborasi dengan industri pakan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani.
> “Petani tidak perlu khawatir hasil panennya tidak terserap. Harga kita jaga agar petani tetap sejahtera sekaligus mendukung industri peternakan,” jelasnya.
Program “Keroyok Bareng Rame-Rame”
Dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan, Polda Jabar menerapkan strategi kolaboratif bertajuk “Keroyok Bareng Rame-Rame”.
Program ini dijalankan melalui konsep “1 Desa 1 Hektar”, yang mendorong seluruh jajaran polres dan polsek untuk mengajak masyarakat memanfaatkan lahan kosong produktif menjadi lahan pertanian jagung.
Skema Pembiayaan Terintegrasi
Keunggulan program ini terletak pada skema pembiayaan yang tidak hanya mengandalkan anggaran internal. Tiga sumber utama pembiayaan yang digunakan meliputi:
Koperasi Polri (Primkoppol)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan
Dari total 498 petani yang didaftarkan, sebanyak 406 petani telah menerima KUR, sementara sisanya masih dalam proses pencairan.
Selain itu:
82 petani mendapatkan pembiayaan melalui Primkoppol
9 petani melalui skema non-Himbara
Skema pembiayaan yang beragam ini dinilai efektif dalam mengatasi kendala permodalan yang selama ini menjadi hambatan utama petani.
Pemanfaatan Lahan dan Dukungan Perbankan
Polda Jabar juga memanfaatkan lahan melalui skema pinjam pakai dari Perhutani dan PTPN, sehingga lahan tidak produktif dapat dimanfaatkan secara optimal dan legal.
Tingginya jumlah petani yang menerima KUR menjadi indikator kepercayaan perbankan terhadap program ini.
> “Perbankan percaya pada sistem yang kami bangun. Lahan kita siapkan, petani kita arahkan, dan pasar juga kita jamin,” tegas Fadly.
Menuju Model Nasional
Dengan sistem yang terintegrasi, mulai dari penyediaan lahan, pembiayaan, hingga kepastian pasar, program ini dinilai berpotensi menjadi acuan nasional dalam percepatan swasembada pangan.
Polda Jabar berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia.
H. Deden S
Posting Komentar