PJU Mati di Sumedang Timur Disorot FMST: Pajak Listrik Dipungut, Jalan Kirisik-Wado Gelap Hampir Sebulan, Ada Apa dengan Dishub Sumedang?
MangsiJabar - SUMEDANG - Persoalan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati di sejumlah ruas jalan Kabupaten Sumedang kembali menjadi sorotan tajam. Forum Media Sumedang Timur (FMST) mempertanyakan efektivitas pengelolaan, pemeliharaan, serta transparansi anggaran penerangan jalan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Ketua Forum Media Sumedang Timur, H. Iik Nurhikmat, S.IP., bersama Wakil Ketua Kosam Erawan dan Sekretaris Jenderal M. A. Rahmat Setiawan, menyoroti banyaknya titik PJU yang mati dan tidak berfungsi, terutama di wilayah Sumedang Timur.
Menurut FMST, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai gangguan teknis biasa. Penerangan jalan berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan, kenyamanan masyarakat, serta kualitas pelayanan publik pemerintah daerah.
Pajak Listrik Dipungut, Mengapa Jalan Masih Gelap?
FMST mempertanyakan bagaimana optimalisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik yang selama ini dibayarkan masyarakat dan sektor industri dapat diwujudkan dalam pelayanan penerangan jalan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat ketentuan bahwa paling sedikit 10 persen dari hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Alokasi tersebut mencakup penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya konsumsi listrik untuk penerangan jalan umum.
"Artinya, pemeliharaan PJU bukan persoalan yang boleh dikesampingkan dalam pengelolaan pelayanan publik," tegas FMST.
FMST juga meluruskan informasi tarif pajak listrik. Tidak semuanya 3 persen. Berdasarkan Perda tersebut, tarif PBJT tenaga listrik berbeda menurut kategori. Untuk konsumsi listrik dari sumber lain oleh industri tarifnya 3 persen, sementara konsumsi rumah tangga dari PLN memiliki tarif berbeda berdasarkan kapasitas daya, yakni 5 persen, 6 persen, hingga 8 persen. Konsumsi listrik PLN untuk industri ditetapkan 2,7 persen.
Yang menjadi perhatian publik adalah bagaimana penerimaan tersebut dikelola, berapa jumlah yang dialokasikan untuk PJU, serta apakah alokasi minimal sesuai ketentuan telah direalisasikan secara efektif.
Kasus Jalan Kirisik-Wado: Sempat Menyala Setelah Viral, Kini Padam Lagi Hampir Sebulan
Salah satu contoh yang menjadi perhatian serius adalah kondisi PJU di ruas Jalan Kirisik-Wado, Kecamatan Jatinunggal.
Pada Kamis malam, 12 November 2026, sekitar pukul 19.28 WIB, warga kembali menyampaikan keluhan bahwa lampu penerangan jalan di lokasi tersebut telah hampir satu bulan tidak berfungsi.
Ironisnya, persoalan serupa sebelumnya pernah diberitakan dan menjadi perhatian publik. Setelah ramai diperbincangkan, lampu PJU sempat kembali menyala. Namun, kondisi tersebut hanya bertahan sekitar satu minggu sebelum akhirnya kembali padam.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kualitas perbaikan dan sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh instansi terkait.
Dari PLN ke Pengelolaan Pemerintah, Bagaimana Sistem Pengawasannya?
FMST menilai perubahan pola pengelolaan dan tanggung jawab pemeliharaan PJU juga perlu dijelaskan kepada masyarakat. Publik membutuhkan kejelasan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta pihak terkait lainnya terkait status jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.
Keterbatasan Armada Dishub Pernah Jadi Sorotan
Persoalan kemampuan pemeliharaan PJU sebenarnya pernah menjadi perhatian media. Dalam pemberitaan Koran Gala, 13 Januari 2026, disebutkan dua kendaraan operasional pelayanan PJU Dishub Sumedang mengalami kerusakan. Satu unit mengalami kerusakan berat pada mesin, sedangkan unit lainnya mengalami gangguan hidrolik.
Kepala UPTD PJU Dishub Sumedang saat itu, Iya Suhiya, menyampaikan bahwa kondisi armada memengaruhi maksimalnya pelayanan pemeliharaan lampu jalan.
Jika jumlah titik PJU mencapai ribuan sementara sarana operasional terbatas, pemerintah perlu memiliki perencanaan pemeliharaan yang terukur.
FMST Minta Dishub Sumedang Buka Data dan Lakukan Evaluasi
Ketua FMST H. Iik Nurhikmat meminta Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan pemeliharaan PJU, khususnya di wilayah Sumedang Timur.
FMST mendorong pemerintah tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi melakukan pemeriksaan berkala dan pemetaan titik-titik lampu yang mengalami kerusakan.
Ada 8 poin yang diminta FMST untuk dijawab secara terbuka oleh Dishub dan Bupati Sumedang:
1. Berapa jumlah keseluruhan titik PJU di Kabupaten Sumedang?
2. Berapa jumlah PJU yang saat ini berfungsi dan berapa yang mengalami kerusakan?
3. Berapa anggaran pemeliharaan PJU dalam APBD Tahun Anggaran 2026?
4. Berapa realisasi anggaran pemeliharaan hingga November 2026?
5. Berapa penerimaan PBJT tenaga listrik dan berapa minimal alokasi untuk penyediaan PJU?
6. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pekerjaan pemeliharaan dan penggantian komponen PJU?
7. Berapa lama standar waktu penanganan laporan masyarakat mengenai lampu jalan yang mati?
8. Bagaimana pembagian tanggung jawab pemeliharaan PJU pada jalan kabupaten, provinsi, dan nasional?
"Pertanyaan tersebut bukan bentuk tudingan, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial agar pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan," ujar Iik.
FMST berharap Bupati Sumedang dan Dinas Perhubungan segera memberikan perhatian serta penjelasan terbuka. Jangan sampai masyarakat rutin membayar kewajiban pajaknya, tetapi ketika melintasi jalan pada malam hari justru harus berhadapan dengan gelapnya fasilitas penerangan umum.
STNews – Independen Mengungkap Berita Berdasarkan Fakta
H. Deden S
Posting Komentar