Disnaker Soroti Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan, PWI Kritik Lambannya Penanganan
MangsiJabar - PURWAKARTA
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menegaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan yang saat ini berada di bawah kewenangan provinsi masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal efektivitas eksekusi di lapangan.
Kepala Disnaker Dani Abdurahman dalam pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Purwakarta menyampaikan bahwa sistem sentralisasi pengawasan sebenarnya telah berjalan sesuai aturan. Namun, dalam praktiknya, proses penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan dinilai belum optimal.
Disnaker mengakui bahwa hingga saat ini masih terdapat perusahaan yang belum menjalin kerja sama secara optimal dengan pihaknya. Padahal, kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Disnaker mencatat sekitar 600 perusahaan di Purwakarta telah mendapatkan sosialisasi terkait aturan ketenagakerjaan melalui surat edaran. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan perusahaan.
Kepala Disnaker juga menyambut baik masukan dari PWI sebagai bentuk kontrol sosial. Ia menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap kritik dan siap meningkatkan kinerja ke depan.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah belum optimalnya penyerapan tenaga kerja lokal. Disnaker mengakui masih banyak pekerja lokal yang belum terakomodasi dalam dunia industri.
“Prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal terus kami dorong, dan hal ini juga sering dibahas bersama DPRD,” ujar Kadis.
Sementara itu, perwakilan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Adi Kurniawan Tarigan menyoroti lambannya penanganan kasus-kasus ketenagakerjaan. Mereka menilai banyak persoalan yang berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian.
“Masih ada persoalan yang tidak kunjung selesai, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja,” ujar perwakilan PWI dalam forum diskusi.
Ke depan, Disnaker berharap kewenangan pengawasan dapat kembali diperkuat di tingkat kabupaten agar penanganan persoalan ketenagakerjaan bisa lebih cepat dan responsif.
Dengan berbagai tantangan tersebut, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi kunci dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih efektif dan berkeadilan.
H. Deden S
Posting Komentar