Pabrik Singkong Bumdes Cisitu Menuai Protes, Warga Pertanyakan Transparansi
MangsiJabar - SUMEDANG — Pembangunan pabrik pengolahan singkong yang digagas oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Cisitu, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, menuai sorotan dari warga setempat. Proyek yang berlokasi di Dusun Cipeteuy RT/RW 001/006 ini diduga kurang transparan dan tidak melalui proses musyawarah dusun (musdus) sebagaimana mestinya.
Pantauan tim investigasi CyberTipikor pada Rabu, 22 Oktober 2025, menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp170 juta, bersumber dari 20 persen Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025. Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan pabrik berukuran 9 x 9 meter di atas lahan seluas 100 tumbak.
Menurut informasi yang dihimpun, lahan yang digunakan bukan milik desa, melainkan lahan sewa milik Ketua Bumdes Cisitu, Yoyo Widarya, dengan nilai sewa Rp15 juta per tahun.
Ketua BPD Dusun Gorowong, Koko, kepada wartawan menjelaskan bahwa pembangunan ini dinilai tidak memiliki perencanaan teknis yang jelas.
“Untuk RAB-nya tidak ada, gambar kerja pun dipegang langsung oleh Ketua Bumdes. Katanya nanti saja dihitung setelah bangunan selesai. Kami hanya ikut bekerja dengan upah harian Rp120 ribu per orang, ada sekitar lima orang pekerja,” ungkap Koko.
Koko juga menyebut, dari total dana Rp170 juta, sekitar Rp100 juta sudah dicairkan. Dana tersebut digunakan untuk pembelian lahan dan pembangunan awal pabrik singkong, sementara sisanya masih tersimpan di bendahara desa dan sebagian di rekening bank. Selain bangunan, Bumdes juga berencana membeli mesin pencacah dan oven pengering singkong.
Tokoh Pemuda: “Bumdes Harusnya Terbuka, Bukan Tertutup”
Salah seorang tokoh organisasi kepemudaan di Cisitu, yang enggan disebutkan namanya, menilai bahwa program tersebut seharusnya melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan.
“Kami menyayangkan sikap Kepala Desa, Bumdes, dan BPD yang tidak melakukan musyawarah dengan warga terkait pengadaan lahan dan penggunaan anggaran. Ini kan dana publik, mestinya terbuka. Kalau Bumdes mau berbisnis, harus jelas hitungannya agar tidak rugi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kegiatan Bumdes tahun sebelumnya yang disebut menggunakan dana sekitar Rp35 juta untuk pengadaan tabung gas, namun hingga kini tidak jelas hasil dan asetnya.
“Kami hanya berharap aparat penegak hukum dan pihak kecamatan turun meninjau langsung. Di lokasi pun tidak terlihat adanya papan proyek atau gambar kerja sebagaimana aturan keterbukaan informasi publik,” tegasnya.
Kepala Desa dan Ketua Bumdes Angkat Bicara
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Desa Cisitu menyampaikan bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju Kota Ciamis, dan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait pembangunan tersebut.
Sementara itu, Ketua Bumdes Cisitu, Yoyo Widarya, menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan program Bumdes, bukan proyek pemerintah desa secara langsung.
“Ini bukan proyek desa, tapi program Bumdes dengan modal 20 persen dari Dana Desa. Papan proyek sudah dipasang saat jam kerja,” ujarnya singkat.
Namun, dalam kesempatan lain, Ketua BPD Cisitu Sutisna mengaku tidak pernah menandatangani proposal program tersebut dan baru mengetahui adanya pembangunan dari pihak kepala desa.
“Kami tidak pernahPembangunan Pabrik Singkong Bumdes Cisitu Menuai Protes, Warga Pertanyakan Transparansi diajak musyawarah terkait program pabrik singkong ini,” ungkapnya.
Minim Transparansi, Warga Minta Pengawasan Ditingkatkan
Sejumlah warga berharap agar pihak kecamatan dan aparat penegak hukum turut mengawasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa ini. Mereka menilai, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar Bumdes benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa Cisitu maupun Bumdes Cisitu belum memberikan penjelasan resmi terkait detail penggunaan anggaran, RAB, maupun rencana keberlanjutan bisnis pengolahan singkong tersebut.
(Tim Investigasi CyberTipikor)
Posting Komentar